Korupsi adalah fenomena sosial, ekonomis dan politis. Korupsi identik dilakukan oleh petugas administrasi pemerintah mulai tingkat bawah sampai atas. Korupsi dalam bentuk yang beraneka ragam, dapat juga melibatkan banyak pihak, (pengusaha, politisi, pengacara dll), Korupsi tidak mengenal jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), korupsi telah menggerogoti keuangan negara, dan korupsi meruntuhkan sendi sosial maupun agama.

Berangkat dari fenomena korupsi yang sudah beraneka bentuk dan ragam itu, penataan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi satu pondasi penting untuk mengurai problem bangsa ini.

Di era otonomi daerah dan keterbukaan akses informasi teknologi informasi pelayanan publik, informasi keuangan dan program pembangun pemerintah daerah menjadi aktor atau subjek yang aktif dalam membuka informasi mengenai layanan terpadu, transaksi lelang barang-jasa, pelaksanaan projek pembangunan, proses pembuatan kebijakan dan pengambilan kebijakan anggaran. Untuk itu, kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah mutlak dibutuhkan.

Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi jawa tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

Dilatarbelakangi oleh sulitnya mengakses dan memperoleh data anggaran maupun realisasi dalam hitungan hari ketika awal menjadi Gubernur, menjadi sebuah pemicu bahwa proses tranparansi anggaran menjadi skala prioritas. Melalui SK Gubernur No 489 tahun 2014, terbentuk Government Resources Management System yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang terlebih dahulu mengimplementasikan. Saat ini, Pemerintah Provinsi jawa tengah telah mampu melihat alur realisasi keuangan dan kinerja masing-masing SKPD secara real-time melalui system on-line.